Process of Proving the Crime of Sexual Abuse against Underage Child Victims in the Gorontalo City Area
Mursid Mangati, Nur Insani, Apriyanto Nusa
Abstract
The evidentiary process is the judge's consideration in determining whether a defendant is proven to have committed a criminal act or not. One of the evidentiary processes is listening to witness statements, defendant statements and letters. The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive research specifications. This research uses secondary data obtained through literature and described systematically. Based on the results of research in Decision Number 52/Pid.Sus/2024/PN.GTO, the evidence in the crime of child molestation in this case does not fulfill the elements of proof contained in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Witness statements, letters in the form of Visum Et Repertum are valid evidence and have also taken into account the statement of the defendant who does not admit his actions so that the judge is confident that the defendant is not the perpetrator of a crime and the panel of judges also considers the matters that decide the case independently of demands from the Public Prosecutor who charged
Artidjo Alkotsar, Relevansi Hukum Progresif dalam Reformasi Hukum dan Peradilan, dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Penerbit Epistema Institute, Maret 2011.
Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor MK 65/PUU-VIII/2010, memperjelas pengertian apa yang disebut dengan testimonium de auditu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Kewenangan untuk menilai saksi yang relevan tersebut ada dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm.
Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1988
Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1 No. 1, Juni 2005.
Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 Nomor 3, Tahun 2011.
