Formal Requirements for the Revision of the TNI Law from the Perspective of Public Participation
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, “Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 2 (2020), hlm. 125-135.
Dirman Nurjaman, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law”. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl, Vol. 2 (2) (2021), Hal. 57-69.
Eka N.A.M. Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 03, September (2016), Hal. 288.
Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”. UNES Journal Of Swara Justisia, Vol 7 (1) (2023), Hal. 306-318.
Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas, Jurnal Konstitusi”, Volume 18, Nomor 4, Desember 2022, Hal. 749-773.
Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, dalam Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang Yang Responsif”, Jurnal Rechtvinding, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 331
M. Mas, Pemberantasan tindak pidana korupsi. Ghalia Indonesia (2014).
Martha S. Feldman dan Kathryn S. Quick, “Generating resources and energizing frameworks through inclusive public management”, International Public Management Journal, Vol. 12, No. 2, 2009, hlm. 145.
Muh. Syah Quddus dan Febri Muhamad Firdaus, “Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?”. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 (4), Juni 2025, Hal. 464-473.
Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, Sultan Fadillah Effendi, “Quo Vadis:Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Padjadjaran Law ReviewVolume 10, Nomor 2, 2022, Hal. 1-10.
Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi dalam tulisan Yuslim, Arah Reformasi Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) (2019). hlm. 53.
Ummi Kultsum dkk, “Dinamika Opini Publik Terhadap Uu Tni Di Indonesia: Studi Kasus Kampanye Online Di Media X”. Jurnal Studi Multidisipliner Berkelanjutan, Vol 9 (5), Mei 2025, Hal. 1-14.
Vita Ayu Romanti dkk, “Tinjauan Konstitusional Terhadap Prosedur Legislasi Dan Supremasi Sipil Dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia”. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 13, No. 03, September, 2025
DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9774
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Risman Setiawan

JIHAD : Ilmu Administrasi dan Hukum 2745-9489 (Print), 2746-3842 (Elektronik) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
Alamat: Jl. Lingkar Selatan, Perum Elit kota Mataram Asri Blok O. No. 35, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram NTB. Indonesia