DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP STAKEHOLDER

Abstract

Kebijakan dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya. Tujuan dilakukan  pengukuran  indeks efektivitas kebijakan instansi pemerintah bidang riset dan SDM KP adalah untuk menghitung sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan KKP dalam hal ini adalah BRSDMKP memberikan manfaat kepada stakeholder melalui kegiatan pengukuran teknologi yang direkomendasikan, komoditas rilis dan kebijakan bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Kebijakan dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya. Pengambilan data  untuk pengukuran indeks efektivitas bidang SDM dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wawancara langsung dan melalui penyebaran quesioner melalui google survey. Secara umum  hasil pengukuran indeks kebijakan instansi pemerintah bidang Riset dan SDM KP termasuk dalam kategori efektif sehingga masih ada peluang untuk terus ditingkatkan menjadi sangat efektif.