SERTIFIKASI BATU MULIA: KEBUTUHAN AKAN SEBUAH REGULASI DEMI MELINDUNGI HAK KONSUMEN BATU MULIA DI INDONESIA

Abstract

Terdapat ketidakpastian hukum mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan tingkatan kekuatan pembuktian dari kedua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia yang melanggar hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan. Sehingga demi menghindari kerugian yang melanggar hak mereka, konsumen akan memilih untuk tidak membeli batu mulia. Keputusan itu akan menyebabkan industri batu permata tidak memperoleh pendapatan, pembangunan perekonomian terhambat, dan angka pengangguran meningkat. Demi mencegah hal tersebut, maka perlu dilakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu permata memo dan bukan memo di Indonesia agar sertifikasi memperoleh legitimasi sebagai kewajiban untuk dilakukan dan konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai kedua hal itu. Pada penelitian yang berbentuk socio-legal dengan pendekatan sosiologi hukum ini saya bertujuan untuk membuktikan bahwa sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan yang berupa memo dan benar di Indonesia perlu dilakukan regulasi mengenai hal tersebut beserta kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen dengan mewawancarai gemolog, pedagang, dan konsumen serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian saya