Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama

Abstract

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, pada hakekatnya PPN dapat menolak melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, jika perkawinan tersebut dilarangan menurut Undang-Undang. Dalam hal ini PPN akan mengeluarkan surat yang berisi keterangan tertulis dan disertai dengan alasan dari penolakan tersebut. Barulah setelah di keluarkan Surat Penolakan Perkawinan tersebut, oleh para pihak dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan penetapan hakim yang mengabulkan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama tanpa melampirkan alat bukti tertulis berupa Surat Penolakan Perkawinan dari PPN. Meneliti dengan rumusan masalah tinjauan yuridis ketiadaan Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam putusan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, menggunakan bahan hukum Primer dan Ѕekunder. Hasil penelitian menunjukan adanya situasi disparitas dalam putusan hakim yang membuat pertimbangan hakim saling bertolak belakang dalam Permohonan a quo yaitu Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti yang dalam Putusannya tidak dapat diterima Permohonan Pemohonan.