Model Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good GovernanceUntuk Meningkatkan Perekonomian Desa

Abstract

Dana Desa merupakan instrumen fiskal strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, besarnya alokasi Dana Desa belum sepenuhnya menjamin tercapainya peningkatan perekonomian desa karena masih ditemukan berbagai persoalan tata kelola, seperti keterbatasan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola Dana Desa berbasis good governance serta merumuskan komponen tata kelola yang relevan dalam mendukung peningkatan perekonomian desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan sintesis informasi berdasarkan lima prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance secara terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dan mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model yang dirumuskan terdiri atas empat komponen utama, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi tata kelola keuangan, partisipasi masyarakat yang terstruktur, dan pengawasan berbasis komunitas. Keempat komponen tersebut perlu diterapkan secara sinergis dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Dana Desa. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan fungsi pengawasan masyarakat dan BPD, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan perekonomian desa.