Implementation of the One-Stop Integrated Service (PTSP) to Achieve Legal Certainty for Investors in South Sulawesi
Abstract
This study aims to analyze the implementation of the One-Stop Integrated Service (PTSP) as the main instrument in realizing legal certainty for investors based on South Sulawesi Provincial Regulation Number 13 of 2009 concerning Regional Investment. In an effort to create a conducive business climate, the South Sulawesi Regional Government integrated various licensing and non-licensing authorities through the PTSP system to simplify the investment process from the application stage to the issuance of documents in one place. The results of the study indicate that the PTSP plays a crucial role in providing legal certainty, business certainty, and business security through a clear mechanism of delegation of authority and a selection process through recommendations from the technical team. However, the effectiveness of this system is highly dependent on the synchronization of the Governor's regulations regarding permit application procedures and coordination between Regional Work Units (SKPD). The implementation of the PTSP not only functions as a bureaucratic simplification but also as an administrative oversight tool to prevent irregularities in investment activities in the region.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78.
Duri, R., dkk. 2024. “Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).” Jurnal Kemendagri.
El Fajri, M. R. 2024. “Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).” Jurnal UWP.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah.
Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penggunaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet untuk Proses Persetujuan LingkunganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
OSS Indonesia. Panduan Migrasi Data ke OSS RBA.
DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v8i2.10608
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Daniel Johnson Goenawan, Marchello Putra Toding Palili, Muhamad Naufal Rionatadiraja, Reyzel Yandika Lim, Jur. Udin Silalahi
JIHAD : Ilmu Administrasi dan Hukum 2745-9489 (Print), 2746-3842 (Elektronik) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
Alamat: Jl. Lingkar Selatan, Perum Elit kota Mataram Asri Blok O. No. 35, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram NTB. Indonesia