Rekonstruksi Politik dan Hukum Berbasis Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Fondasi Moralitas Kebijakan Publik

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya moralitas dalam praktik politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia, yang ditandai dengan dominasi kepentingan pragmatis serta belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, penguatan nilai ideologi negara telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur pengembangan sistem pendidikan nasional berbasis keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pembentukan karakter bangsa. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Pancasila dan konstitusi masih belum optimal di berbagai jenjang pendidikan, sehingga berdampak pada lemahnya pemahaman ideologis di kalangan masyarakat, termasuk akademisi, pejabat publik, dan praktisi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi moralitas politik hukum, mengkaji dampak lemahnya pendidikan ideologi negara, serta merumuskan rekonstruksi pembangunan hukum nasional berbasis nilai Pancasila dan konstitusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi moral dalam politik hukum berkorelasi dengan lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum Pancasila, reformasi kebijakan hukum, serta internalisasi nilai konstitusional dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, bermoral, dan berkelanjutan