Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Annisa Dwi Y, Erlina B

Abstract


Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).


Keywords


Vaccination, Public, Covid 19.

Full Text:

PDF

References


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Diah Handayani Dkk. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. Jurnal Respirologi Indonesia, Volume. 40, Nomor. 2, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Failin. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum.

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 3).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangig Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Takdir. 2018. Pengantar Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo.

Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju. Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Eresco, Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2711

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2021 Annisa Dwi Y

View My Stats