Implementation of Mortgage Rights Installation Services According to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020

Nurul Triagustina

Abstract


Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi salah satunya di bidang e-commerce dan e-govermence, maka pemerintah memberikan layanan elektonik terkait dengan hak Tanggungan, Pemasangan Hak Tanggungan yang semula secara manual dimana PPAT harus datang langsung ke kantor BPN untuk mewakili bank mengurus kes­eluruhan sampai diterbitkannya sertipikat Hak Tanggungan, kini tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap keabsahan dokumen - dokumen pendukung yang dimuat dalam sebuat su­rat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, Oleh karenanya Penulis  ingin meneliti tentang Implementasi Pelayanan Pemasangan Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ken­dala pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam peneliyian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach). Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data sekunder dengan mengkaji sumber yang berasal dari buku-buku dan karya ilmiah serta data primer yang berasal dari Undang-Undang yang mengikat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Dalam hal pelaksanaan pendaftaran setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Ta­hun 2020, masih tergantung kesiapan masing-masing Kantor Pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik, meskipun tujuan utama dari HT-el ini untuk memberikan kemudahkan dalam sistem pelayanan namun masih banyak problem atau kendala yang muncul dalam pelayanan dan penerapan sistem HT-el ini.


Keywords


Mortgage right; Land Deed Making Official (PPAT); ATR/BPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7166

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2024 Nurul Triagustina

View My Stats