Legal Responsibility for Notaries for Deeds of Agreement Made Privately on Blank Forms
Abstract
The issue that arises then is whether the agreement can be accepted in positive law. The problem in this journal discusses how the Notary's Responsibility for the Deed of Agreement through blank forms and How the Legal Protection for the injured party is for the Deed that is canceled, which aims to gain an understanding regarding the validity of the Deed of Agreement. The method used is Normative Jurisprudence, Conceptual Approach Type, Using Data Collection Methods with Literature studies related to Laws and Regulations, and the Research Specifications used are Descriptive Techniques that focus on solving legal problems and events. The results of this study explain that the Notary's responsibility in making a deed of agreement through blank forms is very large, including civil, criminal, and administrative responsibilities. Legal protection for parties to a deed of agreement that is canceled by law is based on the principle of justice and legal certainty guaranteed by statutory regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Cahyadi, Febriana. (2013). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Dikaitkan Dengan Akta Jual Beli Yang Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
/PDT.G/2009/PN.DPK). Depok: Tesis Magister Universitas Indonesia.
H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Moeljatno. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
R. Subekti, Tjitrosudibio. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sulastini, llise T. dan Aditya Wahyu, (2011) Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Bandung: , Refika Aditama.
Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Lampung: Fakultas Hukum dan Universitas Lampung.
Tobing, G.H.S. Lumban. (1980). Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
Benuf, Kornelius and Muhamad Azhar, (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan. 7 (1). 23.
Meitinah. (2016). Kekuatan Pembuktian Akta di bawah tangan yang telah meperoleh legalisasi dari Notaris. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 4. 457
Viona Ansila Domini (2019). Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/PID/2018/PT.DKI). Indonesian Notary. 4 (3).
DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v7i3.9144
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Marsa Latifa Putri Rachmayanti
JIHAD : Ilmu Administrasi dan Hukum 2745-9489 (Print), 2746-3842 (Elektronik) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
Alamat: Jl. Lingkar Selatan, Perum Elit kota Mataram Asri Blok O. No. 35, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram NTB. Indonesia