Legal Politics for Eradicating Criminal Acts of Corruption Related to Roles and Responsibilities of State-Owned Bank Board of Directors
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agung, W., Purwanto, R., & Daeny, M. (2022). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Media Administrasi, 7(2), 52-59.
Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 17-31.
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill Company, 1992).
Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 255-277.
De Valerie, A., & Putra, M. R. S. (2024). “Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas”. Journal of Law, Education and Business, 2(1), 373-379.
Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). Datin Law Jurnal, 2(1), 66-75
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 25. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 162. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta
Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta
Manan, H. A. (2018). Dinamika politik hukum di Indonesia.
Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 452-468.
Muh .Effendi Arief, “The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi”. Jakarta: Salemba Empat, 2009.) hlm. 1-2 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986).
Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Fakultas Universitas Lampung
Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (2023). “Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk persero”. Notary Law Journal, 2(3), 181-202
Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2(01), 5158.
Syarief, E., & Balqist, A. (2018). “Doktrin fiduciary duty dan corporate opportunity terhadap pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris”. Journal of Law and Policy Transformation, 2(2), 80-102.
Tim Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unja 2010, Bahan Ajar Filsafat hukum
Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 6(1).
DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9805
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Ivon Septiandri, Gunardi Lie

JIHAD : Ilmu Administrasi dan Hukum 2745-9489 (Print), 2746-3842 (Elektronik) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
Alamat: Jl. Lingkar Selatan, Perum Elit kota Mataram Asri Blok O. No. 35, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram NTB. Indonesia