Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia

Abstract

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota dan saat ini Indonesia berstatus sebagai Observer dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF.  Sehingga dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF yang pada pokoknya memuat rekomendasi berupa kerangka langkah-langkah yang komperehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Nantinya dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, hal tersebut membuktikan pula kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Tentu hal tersebut berdampak pula pada iklim investasi Indonesia yang beintegritas dan bersih dari tindak kriminal, utamanya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun permasalahan yang diangkat pada artikel ini adalah bagaimana upaya pemenuhan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) sebagai komitmen memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia dan bagaimana peran rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian perpusatakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.