Effectiveness of Legal Protection Service Electronic Land Certificates in the Advancement of Digital Transformation

Abstract

Digitalisasi layanan pertanahan dengan acuan pada elektronik termasuk sarana kenaikan aspek mudahnya layanan masyarakat dalam masyarakat. Aspek itu dipakai melalui menjalankan optimalisasi pemakaian teknologi informasi serta komunikasi. Kajian ini berfokus dalam kajian kekurangan hukum aturan sertifikat elektronik serta prasyarat pada penerapan sertifikat elektronik. Melalui adanya kekurangan hukum itu, adanya ketidakberfokusan dalam undang-undang pokok-pokok agraria (UUPA) dalam hukum formal sebab tak dijadikan acuan pokok pada aturan sertifikat elektronik, pendaftaran tanah elektroonik, maupun adanya ketidaksesuaian aturan pada UUPA dalam maknanya. Dalam aspek lainnya, aturan terkait mendaftarkan tanah analog (PP No. 24 Tahun 1997) serta mendaftarkan tanah elektronik (PP No. 18 Tahun 2021) mengakibatkan makna adanya dua sistem pendaftaran tanah yakni analog serta elektronik. Secara dasarnya, PP No. 24 Tahun 1997 dilakukan perbaikan tak sebatas melalui penerbitan aturan terbaru dimana adanya opsi tambahan substansi lainnya misalnya kajian terkait hak mengelola, hak atas tanah, serta adanya rumah susun misalnya dimuat melalui PP No. 18 Tahun 2021. Selanjutnya dalam hal ini dalam menjalankan mendaftar sebuah tanah elektronik, peru adanya pemenuhan minimal tiga persyaratan yakni diantaranya memvalidasi data pertanahan, berkas elektronik, serta menjamin keamanan data pertanahan.